News Arso – Banjir besar yang menerjang Kabupaten Keerom kembali mencuri perhatian publik setelah terungkap bahwa tidak hanya rumah warga biasa yang terdampak—rumah milik Pemerintah Daerah (Pemda) di kawasan Arso juga ikut terendam. Kondisi ini memicu kepanikan warga dan memaksa sebagian dari mereka mengungsi sementara demi keselamatan.
Wilayah Keerom yang terletak di dataran rendah kerap menjadi langganan banjir. Akhir Desember lalu, lebih dari 1.456 rumah di 14 titik di Distrik Arso dan Skamto sempat terendam air, memperlihatkan betapa seriusnya ancaman hidrologi di daerah ini
Baca Juga : Pembangunan Jalan Khusus Perusahaan 100 Km di Kalteng Dipastikan Tanpa APBD
“Banjir Rendam Rumah Dinas di Keerom, Warga Terpaksa Mengungsi”
Kali ini, banjir datang kembali—menenggelamkan area pemukiman dan rumah dinas pemerintah. Banyak warga memilih mengungsi ke lokasi aman terdekat atau bahkan tetap bertahan di dalam rumah karena khawatir meninggalkan barang berharga. Hal ini menambah kompleksitas penanganan darurat, mengingat mereka turut mengungsi di sekitar lingkungan mereka sendiri
“Titik Krisis Banjir Keerom: Rumah Pemerintah Ikut Terendam, Evakuasi Warga Berjalan”
Evakuasi wargapun dilakukan secara bertahap oleh tim gabungan dari TNI, Polri, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dapur umum juga didirikan untuk menyuplai makanan bagi warga terdampak. Dilaporkan bahwa saat itu, pemerintah daerah harus menyiapkan hingga 18.000 bungkus nasi lengkap dengan lauk-pauk setiap harinya, suatu indikasi masifnya dampak sosial ekonomi akibat banjir
Kerusakan infrastruktur pun semakin parah. Jalan-jalan utama terganggu aksesnya karena tergenang air atau tertutup tanah lumpur akibat longsor. Akses menuju pusat kota atau ke daerah lain harus dialihkan—seperti melewati rute melalui Yoka atau lewat jalur-dalam Arso—yang menambah durasi dan risiko mobilitas warga
Kesimpulan
Banjir yang merendam rumah pemerintah dan warga di Keerom bukan hanya soal genangan air—tapi juga alarm krisis kesiapsiagaan. Warga yang mengungsi, logistik darurat yang masif, serta terganggunya infrastruktur, menunjukkan perlunya reformasi mitigasi bencana di daerah rawan. Intervensi strategis jangka panjang—seperti normalisasi sungai, pelibatan masyarakat adat dalam sistem peringatan dini, serta penguatan infrastruktur tahan bencana—semestinya segera diformat ulang demi melindungi hak hidup dan kesejahteraan rakyat Papua.
