NEWS ARSO – Menjelang kunjungan kerja Wakil Presiden (Wapres) RI ke Jayapura, Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Papua menyampaikan aspirasi terkait mekanisme penyaluran Modal Bantuan Gerakan (MBG). Lira Papua menilai pola penyaluran yang berlaku saat ini masih menyulitkan masyarakat, terutama kelompok usaha kecil dan menengah yang menjadi sasaran program.
Menurut Lira Papua, kedatangan Wapres menjadi momentum tepat untuk mengingatkan pemerintah pusat agar meninjau ulang mekanisme penyaluran MBG yang dianggap belum sepenuhnya menyentuh kelompok penerima manfaat.
Baca Juga : Seluruh Biaya Ditanggung BPJS Kesehatan Lina Melawan Kanker Perjuangan Berbuah Manis
Masalah dalam Mekanisme Penyaluran
Ketua Lira Papua menjelaskan, sejumlah kendala di lapangan membuat masyarakat penerima MBG tidak merasakan manfaat maksimal. Proses penyaluran yang berbelit, minim sosialisasi, hingga keterlambatan pencairan menjadi masalah utama.
“Banyak warga, khususnya di kampung-kampung, kesulitan mengakses bantuan karena mekanismenya terlalu birokratis. Padahal tujuan MBG adalah memperkuat ekonomi kerakyatan di Papua,” tegasnya.
Selain itu, Lira Papua juga menyoroti adanya ketimpangan dalam distribusi bantuan. Beberapa kelompok usaha kecil mendapat bantuan ganda, sementara kelompok lain justru belum pernah tersentuh program.
Dorongan Perubahan untuk Efektivitas Program
Lira Papua mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk menyederhanakan mekanisme penyaluran MBG, dengan prinsip transparansi dan pemerataan. Mekanisme baru diharapkan lebih partisipatif, melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi lokal agar penyaluran tepat sasaran.
“Jika pemerintah ingin MBG berhasil, maka mekanismenya harus berpihak pada masyarakat bawah. Jangan sampai program bagus ini justru dimanfaatkan oleh segelintir pihak,” tambah perwakilan Lira Papua.
Harapan terhadap Kunjungan Wapres
Kunjungan Wapres ke Jayapura diharapkan membawa perubahan positif dalam kebijakan pembangunan Papua. Lira Papua meminta agar aspirasi masyarakat daerah diperhatikan, termasuk dalam hal pengelolaan bantuan ekonomi.
Mereka berharap Wapres dapat membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat sipil, agar kendala di lapangan bisa didengar dan dicarikan solusi bersama. “Kami ingin ada komitmen kuat dari pemerintah pusat untuk memperbaiki tata kelola bantuan,” tegas Ketua Lira Papua.
Pemerintah Diminta Tingkatkan Transparansi
Selain mekanisme penyaluran, Lira Papua juga menekankan pentingnya transparansi dalam pelaporan penggunaan dana MBG. Hal ini dianggap krusial agar program benar-benar memberikan dampak nyata, sekaligus menghindari potensi penyalahgunaan.
Dengan perbaikan mekanisme, Lira Papua optimistis MBG dapat menjadi motor penggerak ekonomi rakyat Papua, terutama bagi kelompok usaha mikro yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Kesimpulan
Kedatangan Wapres di Jayapura menjadi momentum strategis bagi Lira Papua untuk menyuarakan aspirasi masyarakat terkait perbaikan mekanisme penyaluran MBG. Dengan sistem yang lebih sederhana, transparan, dan tepat sasaran, program bantuan ini diyakini mampu memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat Papua.
